TUGAS WAKIL RAKYAT BUKAN UNTUK MENYELAMATKAN PENGUASA

Informasi terkini memberitahukan bahwa kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri atas nama study banding dan bahkan mengatasnamakan demi kepentingan rakyat ternyata sia-sia. Misalnya, kunjungan Komisi 8 DPR RI  ke Australia yang menurut Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terdapat kejanggalan-kejanggalan. Bahkan saat ditanyakan email resmi oleh PPIA dalam sebuah forum, anggota dewan kelabakan untuk menjawab. Malah disebutkan bahwa email resminya adalah komisi8@yahoo.com. Selain itu, kunjungan Komisi 8 DPR RI ke Australia terkait study banding masalah kemiskinan, dinyatakan tidak tepat. Seharusnya, apabila ingin study banding terkait kemiskinan harus ke negara yang memiliki latar belakang sejarah dan kondisi yang sama, misalnya Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Beginilah wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat, tapi nyatanya tidak. Lalu bagaimana seharusnya wakil rakyat memposisikan diri?

Pandangan Islam
Sekalipun Islam tidak mengajarkan demokrasi, tidak pula mengakui keabsahan demokrasi, bahkan menganggap demokrasi bertentangan dengan Islam, namun Islam mengajarkan sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat majelis umat, atau lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini beranggotakan pria dan wanita, baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya saja, dalam praktiknya, tugas dan fungsi lembaga ini berbeda dengan parlemen yang ada pada saat ini.
Tugas dan fungsi parlemen sekarang adalah melakukan legislasi hukum, mengoreksi kebijakan penguasa, serta mengangkat dan memberhentikan presiden. Setelah pemilihan presiden langsung, tugas dan fungsi yang terakhir ini telah mengalami perubahan. Berbeda dengan sistem tersebut, tugas dan fungsi majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam hanya dua, yaitu syura dan mengoreksi kebijakan penguasa. Kedua tugas dan fungsi tersebut bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali wakil umat non-Muslim, yang hanya berhak menyampaikan komplain (syakwa) terhadap kebijakan yang dialamatkan kepada mereka. Selebihnya, tugas dan fungsi syura dan muhasabah hanya berlaku untuk wakil umat yang Muslim.
Dengan tegas Alquran menyatakan, “Dan urusan mereka (kaum Muslim), hendaknya dimusyarahkan dengan sesama mereka.” (Q.s. as-Syura: 38). Dalil ini menyatakan, bahwa urusan syura atau mengambil pendapat tersebut harus dilakukan di antara sesama kaum Muslim, bukan dengan yang lain. Adapun pendapat yang diambil dalam syura tersebut tidak lepas dari tiga kategori: Pertama, pendapat yang terkait dengan hukum syara’; Kedua, pendapat yang terkait dengan keahlian, fakta dan definisi; Ketiga, pendapat yang terkait dengan kegiatan teknis operasional (‘Abd al-Qadim Zallum, Kaifa Hudimat al-Khilafah, 62-64).
Dalam konteks pendapat yang pertama, pendapat yang harus diambil adalah pendapat yang paling benar, dengan didukung dalil (hujah) yang paling kuat. Meski hanya dikemukakan oleh satu orang. Ini seperti yang ditunjukkan Nabi saat peristiwa Shulh Hudaibiyyah. Ketika itu pendapat baginda tidak bisa diterima oleh yang lain, tetapi baginda tetap teguh dengan pendapatnya, karena pendapatnya bersumber dari wahyu, dan baginda tidak akan menyalahinya.
Dalam kategori kedua, pendapat yang harus diambil adalah pendapat yang paling tepat, karena sesuai dengan fakta dan dinyatakan oleh ahli (pakar di bidangnya). Meski tidak dinyatakan oleh mayoritas. Ini sebagaimana yang baginda tunjukkan pada saat Perang Badar, ketika baginda mengambil pendapat Khubab bin Mundzir al-Jamuh, dengan meninggalkan pendapat sebagian besar sahabat. Karena pendapat ini yang paling sesuai dengan kondisi lapangan di Badar, dan Khabab adalah orang menguasai betul kawasan tersebut. Sementara pendapat ketiga, yang harus diambil adalah pendapat yang dinyatakan oleh suara mayoritas. Contohnya, seperti pemilihan kepala negara. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Nabi saat mengambil suara mayoritas sahabat junior, untuk menyongsong musuh di luar Madinah, tepatnya di lereng gunung Uhud. Nah, inilah ketentuan hukum Islam tentang mekanisme syura yang dipraktikkan oleh majelis umat. Dengan begitu, majelis umat tidak akan melegislasi hukum-hukum yang Kufur, selain karena bukan tugas dan fungsinya, juga sejak awal bertentangan dengan mekanisme syura di dalam Islam.
Adapun tugas dan fungsi kedua adalah muhasabah hukkam (mengontrol penguasa). Berbeda dengan syura, tugas dan fungsi muhasabah hukumnya wajib bagi kaum Muslim. Karena Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengoreksi para penguasa, bahkan mengganti mereka jika mereka melanggar hak-hak rakyatnya, lalai terhadap kewajiban mereka kepada rakyatnya, abai terhadap salah satu urusan mereka, melanggar hukum-hukum Allah, atau tidak memerintah berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah.
‘Umar bin Khatthab adalah orang yang pertama kali mengingatkan Khalifah Abu Bakar ketika beliau bertekad memerangi orang-orang Murtad. Bilal bin Rabah, az-Zubair bin al-Awwam, dan beberapa sahabat yang lain juga pernah mendatangi Khalifah ‘Umar, mempersoalkan kebijakan ‘Umar yang tidak membagi tanah Irak kepada Mujahidin yang ikut berperang. Seorang wanita juga pernah memprotes kebijakan ‘Umar, karena menetapkan jumlah mahar untuk wanita tidak boleh lebih dari 400 Dirham. Sayyidina ‘Ali pun pernah memprotes ucapan Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan, terkait dengan rukhshah haji (Ajhizatu Daulat al-Khilafah, 148-150).
Karena itu, Islam menetapkan, bahwa majelis umat berhak, bahkan wajib untuk mengoreksi penguasa terhadap seluruh kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan negara, baik dalam urusan di dalam maupun di luar negeri, urusan keuangan, tentara maupun yang lain. Pandangan majelis umat di sini wajib dilaksanakan oleh negara, ketika suara mayoritas mereka memutuskan itu. Jika ada perselisihan antara majelis umat dengan penguasa, maka Mahkamah Madzalim-lah tempat memutuskan perselisihan tersebut. Selain itu, majelis umat juga berhak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pimpinan daerah, baik kepala daerah tingkat I maupun II. Jika suara mayoritas mereka juga menunjukkan ketidaksukaan itu, kepala negara wajib memberhentikan kepala daerah tersebut.
Dengan demikian, fenomena yang terjadi dalam sistem demokrasi, di mana kompromi politik, sebagaimana yang sering ditunjukkan oleh eksekutif dan legislatif, maka fenomena seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Pertama, karena majelis umat bukanlah wakil partai, tetapi wakil umat. Mereka dipilih dan digaji karena mewakili umat, bukan mewakili partai. Mereka juga bisa mengikuti pemilihan sebagai anggota majelis umat bukan dari jalur partai. Kedua, majelis umat juga tidak mempunyai kewenangan untuk memakzulkan kepala negara, bahkan kepala daerah. Jika mereka tidak suka kepada kepala daerah, yang berhak memberhentikan adalah kepala negara. Adapun tugas pemakzulan kepala negara adalah tugas Mahkamah Madzalim, bukan tugas majelis umat. Ketiga, majelis umat bukan bagian dari pemerintahan, karena pemerintahan dalam Islam bersifat tunggal.

Fakta Terbalik
Berbeda dengan sistem demokrasi, di mana parlemen juga diisi oleh partai pemerintah, bahkan suaranya di parlemen biasanya mayoritas. Selain itu, meski ada split of power (pembagian kekuasaan), yaitu legislatif, eksekutif dan judikatif, sesungguhnya ketiganya adalah satu. Mereka inilah yang disebut sebagai penyelenggara negara. Karenya, fungsi check and balance yang dilakukan oleh legislatif, hanyalah main-main. Sebab, antara pengontrol dan yang dikontrol adalah sama-sama penyelenggara negara.
Jika seperti ini, sistemnya bagaimana mungkin kita bisa berharap kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main? Jelas tidak mungkin. Wallahu a’lam.

About frmui

FRM UI merupakan unit pelaksana kegiatan DKM Masjid UI yang dilaksanakan oleh mahasiswa UI. FRM UI memiliki tagline perjuangan, yaitu "Bersama Membangun Kehidupan Islam". Semoga Allah merahmati para pejuang yang menolong agama-Nya dan bersusah payah berjuang demi penegakan kalimatul haq di bumi ini.

Posted on Mei 7, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: