ISU PEMANIS NII: DERADIKALISASI & AKIBAT DEMOKRASI?

Siapa yang tidak kenal dengan Densus 88?, hampir semua orang Indonesia familiar dengan satu nama ini. Apalagi dalam isu terorisme selalu tampil bak bintang film dan “pahlawan”. Saat ini banyak orang juga mulai akrab dengan sebuah lembaga baru yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), karena para pejabatnya sering nongol di layar kaca menjadi “artis” dalam isu “terorisme”. BNPT dipimpin seorang yang selevel menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Apa bedanya antara dua institusi diatas? Yang paling penting adalah BNPT memiliki kewenangan luas dan khusus di bidang kontra-terorisme dan Densus 88 menjadi bagian dari instrumen BNPT. Isi BNPT juga nyaris bukan orang baru, banyak orang Densus 88 ditarik menjadi Deputi atau direktur di Lembaga baru ini yang dibentuk melalui kepres No 46 tahun 2010, resmi di-teken Presiden tanggal 16 Juli 2010. Sejak BNPT mulai beraktivitas, maka isu-isu terkait “terorisme” sering muncul ke permukaan. Orang-orang BNPT sering tampil di muka media. Bahkan ketua BNPT, Ansyad Mbai Laksana seorang orator politik, banyak membangun opini dan propaganda yang tendensius dengan seabrek kepentingan politiknya dibanding bicara fakta. Sejauh ini belum terbuka di hadapan publik tentang mekanisme kontrol terhadap kerja lembaga BNPT.

Kaitan dengan NII

Satu hal menarik dari BNPT yaitu keseriusannya melakukan langkah “lembut” (soft measure) di bawah payung strategi yang bernama “deradikalisasi”. Sebuah strategi yang merupakan bagian dari proyek “kontra-terorisme”. Hal ini dilakukan karena pendekatan secara keras dianggap belum bisa mereduksi dan menghabisi seluruh potensi yang mengarah kepada tindakan “terorisme”. Bahkan dianggap belum efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Strategi penegakan hukum juga dirasa kurang memberikan efek jera dan belum bisa menjangkau ke akar radikalisme. Sekalipun diakui cukup efektif untuk “disruption“, pendekatan keras tidak efektif untuk pencegahan dan rehabilitasi sehingga masalah terorisme terus berlanjut dan berkembang. Jadi ini adalah sebuah program yang lebih banyak berbentuk pendekatan lunak (soft approach), baik kepada masyarakat luas, kelompok tertentu maupun individu tertentu yang dicap “radikal”, “teroris” dan semacamnya.

Maka wajar saja jika proyek seperti ini menjadi rawan munculnya teknik kotor penciptaan kondisi dan situasi yang bisa memediasi program ini berjalan seperti yang diharapkan. Mengingat dari strategi yang ditempuh, obyek sasaran jangka panjangnya jelas-jelas adalah kelompok yang dianggap mengusung ideologi radikal atau fundamentalis. Dalam konteks ini ada pendekatan formal, misalnya langkah BNPT menggandeng MUI di akhir 2010 dengan membuat program Halqoh Nasional Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme. Tetapi dalam pelaksanaannya, peserta cukup kritis karena melihat banyak kesenjangan dan kejanggalan antara “niat baik” BNPT dengan fakta di lapangan yang membuat umat Islam merasa terdzalimi.

Di sisi lain, cara-cara yang tidak terbuka juga sangat mungkin dilakukan agar proyek deradikalisasi dengan motif jangka panjangnya mulus berjalan. “Mindset control” melalui media adalah keniscayaan dan krusial menjadi kebutuhan proyek ini. Maka dalam konteks ini, kita bisa membaca relevansi antara isu yang dikembangkan media tentang Negara Islam Indonesia (NII). Pertanyaannya, kenapa harus NII? Jawaban yang logis adalah; eksistensi NII adalah fakta sejarah di bumi Indonesia. Dengan berbagai variannya, NII hingga kini (varian tertentu) menjadi anak asuh dari entitas kekuasaan dengan kepentingan politiknya. Maka jika hari ini dihembuskan ulang tentang NII, bidikan sesungguhnya bukan dalam rangka menghancurkan dan memberangus NII. Tapi mengambil satu aspek, yakni terminologi “negara Islam” (alias: darul Islam, daulah Islam). Proyek deradikalisasi, mengharuskan target bisa diraih diantaranya: masyarakat resisten terhadap terminologi dan visi politik dari sebuah kelompok yaitu “negara Islam”. Penerapan Islam dalam format Negara harus menjadi momok bagi kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia, sekalipun penghuninya mayoritas adalah orang Islam. Karena format Indonesia yang sekuler dan liberal dalam bingkai demokrasi adalah “harga mati” menjadi muara dari proyek ini, karenanya wajib mengeliminasi setiap “ancaman” terhadapnya.

Isu NII, tidak lebih layaknya pemanis dan menjadi “sambal” dari sebuah menu. Bisa juga menjadi “teror NII“, Ia diangkat ke permukaan untuk di ambil visi politiknya saja, dibawa untuk mendramatisir dan bersifat mendesaknya sebuah proyek deradikalisasi yang harus berjalan dengan maksimal dan melibatkan banyak pihak, bahkan bisa jadi ditujukan sebagai pemicu kebutuhan mendesak adanya regulasi (UU) yang bicara tentang keamanan negara, karena dengan berbagai peristiwa “terorisme” dibangun sebuah wacana Indonesia dalam sikon “gawat darurat” karena menghadapi gejala tumbuh suburnya Ideologi impor yang hendak menjadikan Indonesia Darul Islam (negara Islam).

Akibat Demokrasi?

Demokrasi menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi pendefinisian kedaulatan berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa hukum/aturan itu dibuat manusia. Artinya, tergantung manusianya mau dibawa ke mana aturan tersebut. Pengaturan negara yang didasarkan pada akidah sekulerisme, yang merupakan akidah demokrasi, menjelaskan pengaturan yang memisahkan agama dari kehidupan. Negara diatur oleh aturan yang dibuat oleh manusia yang notabene berasal dari hawa nafsunya. Dalam hal ini tentunya memberi gambaran bahwa aturan yang dibuat manusia akan memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk kepentingan ketidaksenangan pihak tertentu terhadap Islam. Dari analisis seperti ini, pendiskreditan Islam, umat Islam, dan perjuangan Islam disebabkan diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia.

Pengangkatan isu NII sebagai isu nasional membuktikan bahwa pihak tertentu atas nama demokrasi ingin mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Perlunya sebuah aturan yang meng-goal-kan proyek deradikalisasi Islam menjadi sebab musabab isu NII muncul ke permukaan. Isu ini didukung oleh pemberitaan media yang terlalu ‘lebay’. Niatan politis pihak tertentu terlihat kentara dengan niatan membuat masyarakat resah, terutama orang tua mahasiswa yang khawatir anaknya gabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Padahal, gerakan politik Islam yang sesuai dengan metode perjuangan Rasulullah SAW ada dan tetap istiqomah memperjuangkan Islam.

Ejawantah aplikasi sistem demokrasi yakni keberadaan wakil rakyat di parlemen. Secara teori, wakil rakyat adalah wakil dari rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pemerintahan. Akan tetapi, fakta yang terjadi, masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam proses pembuatan aturan/kebijakan. Seolah-olah pihak-pihak tertentu menjunjung tinggi demokrasi, tapi melegitimiasi ‘otoritarianisme’, yakni adanya diktator minoritas dalam kerangka demokrasi. Walhasil, itulah demokrasi yang dilegitimasi ketika menguntungkan dan dijadikan pelindung ketika terjadi ‘kediktatoran’. Kaitannya dengan isu NII, dapat dikatakan ada pihak-pihak tertentu, yang memaksakan kehendak sebuah proyek deradikalisasi Islam yang tujuannya mendiskreditkan Islam dan perjuangan Islam, tapi justru dengan cerdas menutupi niatannya dengan mengatasnamakan demokrasi.

***

Islam itu agung ajarannya, dan bersiap-siaplah mendapat azab yang pedih bagi siapapun yang mengotori ajaran yang mulia itu. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita harus yakin, bahwa Islam akan kembali memimpin dunia, dan berlarianlah dengan arah tak tentu orang-orang yang saat ini melakukan berbagai cara agar cahaya Islam itu padam. Segala tipu daya yang berusaha mendiskreditkan Islam, tentunya akan menemui kegagalan. Karena sesungguhnya Allah SWT adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Insya Allah, selama jalan perjuangan Islam sesuai dengan metode yang dicontohkan Rasulullah SAW yang dilakukan tanpa kekerasan, maka akan senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT. Serta, Allah SWT suatu saat akan memberikan nashrullah-Nya bagi hamba-hambanya yang komitmen 100% dalam memperjuangkan Islam. Karena sesungguhnya tiada kemuliaan tanpa Islam. Wallau’alam bishowab.

About frmui

FRM UI merupakan unit pelaksana kegiatan DKM Masjid UI yang dilaksanakan oleh mahasiswa UI. FRM UI memiliki tagline perjuangan, yaitu "Bersama Membangun Kehidupan Islam". Semoga Allah merahmati para pejuang yang menolong agama-Nya dan bersusah payah berjuang demi penegakan kalimatul haq di bumi ini.

Posted on April 28, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: