PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI: DARI NEGERI UNTUK ASING

Rencananya, Maret 2011 akan mulai dijalankan salah satu kebijakan pemerintah, yakni pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jabodetabek dan akan dilaksanakan secara bertahap hingga terlaksana di wilayah Indonesia seluruhnya pada Juli 2013. Terlepas simpang siur kapan ditetapkan dan mulai diberlakukan, dengan adanya  kebijakan pemerintah ini, premium yang selama ini digunakan oleh kendaraan umum maupun pribadi akan “dibatasi” kuotanya oleh pemerintah dan dilepas harganya ke pasar sehingga lama kelamaan premium akan langka dipasaran, lalu masyarakat akhirnya harus beralih ke pertamax yang harganya dua kali lipat dari premium. Hal ini pastinya akan membawa dampak negative yang cukup besar bagi masyarakat, terutama rakyat miskin.

Pemerintah menyiapkan beberapa opsi untuk’ membantu’ terlaksananya kebijakan ini, Opsi pertama melarang semua kendaraan berplat hitam untuk mengonsumsi BBM bersubsidi, jadi hanya kendaraan umum, kendaraan beroda dua dan beroda tiga serta nelayan yang masih berhak menikmati subsidi BBM. Kedua, melarang kendaraan berplat hitam keluaran di atas 2005 menggunakan BBM bersubsidi. Ketiga penggunaan kartu fasilitas.

Untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu sebenarnya, pemerintah pun memakai alasan bahwa kebijakan ini untuk mengurangi beban APBN pemerintah sekaligus untuk menghemat anggaran negara dan juga untuk menghilangkan subsidi BBM yang salah sasaran. Pemerintah memprediksi bahwa pada tahun 2011 saja dana yang dapat dihemat dari kebijakan tersebut sebesar Rp.3,8 triliun (Al-wa’ie, edisi 1-31 Maret 2011).

 

Dibalik Pembatasan BBM Bersubsidi

Kalimat “pembatasan BBM bersubsidi” yang dikatakan oleh para penguasa itu hanyalah bentuk perhalusan makna dari tujuan sebenarnya kebijakan ini, yaitu menaikkan harga BBM. Pemerintah dengan kuasanya merasa berhak untuk menzalimi rakyatnya dengan jalan liberalisasi sektor migas hanya untuk kepentingan segelintir kelompok saja bahkan untuk kepentingan asing. Liberalisasi pada sektor migas ini terlihat dalam undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Migas yang menjelaskan bahwa harga BBM sektor hulu dan hilir diserahkan pada mekanisme pasar.

Dampak dari adanya UU Migas tersebut adalah para pengusaha asing akan lebih leluasa menancapkan kukunya untuk menguasai migas Indonesia. Disektor hulu, menurut data ESDM 2009, dari total produksi minyak dan kondensat di Indonesia Pertamina hanya mampu memproduksi 13,8% saja. Sisanya dikuasai pihak swasta khususnya asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%), CNOOC(4,6%). Dan disektor hilir, menurut data pada tahun 2004 ada 105 perusahaan asing yang mendapatkan izin untuk bermain di sector hilir Migas termasuk membuka SPBU (al-wa’ie, edisi 1-31 Maret 2011) .  Sungguh ironis data yang didapatkan ini, karena seharusnya pemerintah sebagai tuan rumah memiliki kuasa penuh atas kebijakan negaranya untuk mengatur regulasi sumber daya alam negaranya. Namun tidak demikian faktanya, pemerintah Indonesia diperdaya sedemikian rupa oleh asing dan yang meyedihkan lagi pemerintah membiarkan dirinya terperdaya. Seolah keberadaan asing adalah suatu berkah yang banyak membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

Selama ini bisa kita lihat perusahaan asing atau perusahaan non-pertamina kurang laku di tengah masyarakat karena menjual BBM dengan harga pasar. Dengan adanya “pembatasan” subsidi ini, maka secara otomatis pihak asing akan mendapat keuntungan. Rakyat akan beralih ke pertamax, karena harga BBM non-subsidi di Pertamina tidak jauh berbeda dengan harga di SPBU asing. Perusahaan asing pun akan semakin tumbuh subur.

Lalu dalih yang digunakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi ini agar tidak membebani APBN  dan untuk menghemat anggaran negara. Sekilas alasan ini terlihat ‘rasional’ tapi apabila kita telisik lebih jauh lagi, alasan-alasan yang dikemukan pemerintah ini terdengar ganjil. Pertama apabila kita cermati APBN 2005-2011 yang menjadi beban justru cicilan bunga luar negeri dan utang pokoknya, bukan subsidi BBM.

 

Tahun Subsidi energi (Triliun) Cicilian utang (Triliun) Selisih (%)
2005 104.5 126.8 21.4
2006 94.6 156.6 65.5
2007 116.9 180.5 54.5
2008 223.0 192.2 -13.8
2009 94.6 210.4 122.4
2010 143.5 230.3 60.5
2011 133.8 240.1 79.4

Sumber: Diolah dari Data Pokok APBN 2005-2011.Kamenkeu RI

 

Islam dan Migas

Dalam politik ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan.

اَلنَّاسُ شُركَاَءٌ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَ اْلكَلَأِ وَ النَّارِ

Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal ; air, padang rumput dan api (HR. Abu Dawud).

Islam adalah agama yang sempurna, karena tidak hanya mengurus tentang urusan ibadah mahdah saja tetapi juga mengurusi urusan manusia di segala aspek kehidupan. Termasuk dalam urusan migas ini. Islam mempunyai solusinya. Syariah Islam telah menetapkan hukum-hukum yang harus diperhatikan tentang masalah kepemilikan umum. Dalam Islam telah diatur bahwa negara itu wajib untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat, juga pemenuhan sekunder dan tersier individu tersebut, sehingga untuk menjamin kebutuhan tersebut tidak ada privatisasi kepemilikan umum seperti ; tambang, migas, laut, dan hutan.

Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara, tentu akan tersedia dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sebagai gambaran sederhana, di sektor pertambangan dan energi diprediksi akan didapat penerimaan sekitar Rp 691 triliun pertahun. Pendapatan negara sebesar ini, dengan pengelolaan yang amanah, sudah cukup memadai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan begitu, BBM dapat dinikmati rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS al-A’raf [7]: 96)

About frmui

FRM UI merupakan unit pelaksana kegiatan DKM Masjid UI yang dilaksanakan oleh mahasiswa UI. FRM UI memiliki tagline perjuangan, yaitu "Bersama Membangun Kehidupan Islam". Semoga Allah merahmati para pejuang yang menolong agama-Nya dan bersusah payah berjuang demi penegakan kalimatul haq di bumi ini.

Posted on April 9, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: