NEOLIBERAL = KAPITALIS PEMERAS RAKYAT

Masalah klasik negara ini yang mulai terangkat pada tahun 1998 kepermukaan publik ternyata tidak selesai hingga saat ini, malahan menjadi semakin rumit dan memburuk secara signifikan. Hutang negara baik hutang luar negeri maupun permasalahan keuangan dalam negeri yang bernama kredit macet. Kredir macet ini berawal dari dana yang dikucurkan dalam rangka bantuan likuiditas bank Indonesia ke beberapa bank yang mengalami krisis.

Himpitan masalah keuangan negeri ini Read the rest of this entry

TUGAS WAKIL RAKYAT BUKAN UNTUK MENYELAMATKAN PENGUASA

Informasi terkini memberitahukan bahwa kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri atas nama study banding dan bahkan mengatasnamakan demi kepentingan rakyat ternyata sia-sia. Misalnya, kunjungan Komisi 8 DPR RI  ke Australia yang menurut Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terdapat kejanggalan-kejanggalan. Bahkan saat ditanyakan email resmi oleh PPIA dalam sebuah forum, anggota dewan kelabakan untuk menjawab. Malah disebutkan bahwa email resminya adalah komisi8@yahoo.com. Selain itu, kunjungan Komisi 8 DPR RI ke Australia terkait study banding masalah kemiskinan, dinyatakan tidak tepat. Seharusnya, apabila ingin study banding terkait kemiskinan harus ke negara yang memiliki latar belakang sejarah dan kondisi yang sama, misalnya Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Beginilah wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat, tapi nyatanya tidak. Lalu bagaimana seharusnya wakil rakyat memposisikan diri?
Read the rest of this entry

ISU PEMANIS NII: DERADIKALISASI & AKIBAT DEMOKRASI?

Siapa yang tidak kenal dengan Densus 88?, hampir semua orang Indonesia familiar dengan satu nama ini. Apalagi dalam isu terorisme selalu tampil bak bintang film dan “pahlawan”. Saat ini banyak orang juga mulai akrab dengan sebuah lembaga baru yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), karena para pejabatnya sering nongol di layar kaca menjadi “artis” dalam isu “terorisme”. BNPT dipimpin seorang yang selevel menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Apa bedanya antara dua institusi diatas? Yang paling penting adalah BNPT memiliki kewenangan luas dan khusus di bidang kontra-terorisme dan Densus 88 menjadi bagian dari instrumen BNPT. Isi BNPT juga nyaris bukan orang baru, banyak orang Densus 88 ditarik menjadi Deputi atau direktur di Lembaga baru ini yang dibentuk melalui kepres No 46 tahun 2010, resmi di-teken Presiden tanggal 16 Juli 2010. Sejak BNPT mulai beraktivitas, maka isu-isu terkait “terorisme” sering muncul ke permukaan. Orang-orang BNPT sering tampil di muka media. Bahkan ketua BNPT, Ansyad Mbai Laksana seorang orator politik, banyak membangun opini dan propaganda yang tendensius dengan seabrek kepentingan politiknya dibanding bicara fakta. Sejauh ini belum terbuka di hadapan publik tentang mekanisme kontrol terhadap kerja lembaga BNPT.

Kaitan dengan NII

Satu hal menarik dari Read the rest of this entry

PERJUANGAN ISLAM: PERJUANGAN BUKAN DENGAN KEKERASAN!

Opini mendiskreditkan Islam dan umat Islam dengan dalih mengaitkan perjuangan Islam dengan terorisme dan aksi kekerasan sedang terjadi. Media massa nasional, baik elektronik maupun cetak, dengan gencar memberitakan isu terorisme dan mengaitkan dengan opini perjuangan Islam radikal. Seperti berita teranyar, terkait bom bunuh diri di masjid Adz Dzikro Markas Kepolisian Resor (Mapolres) kota Cirebon, atau sebelumnya terdapat pemberitaan bom buku yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdala.

Walhasil, akibat pemberitaan media massa nasional Read the rest of this entry

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGUASA

Dalam khazanah politik Islam, kepala negara (khalifah) adalah penerus Nabi SAW dalam mengatur dan mengurus urusan rakyat, sekaligus memegang tanggung jawab yang bersifat umum (mas’uliyyah al-‘aamah). Atas dasar itu, pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam pandangan syariat Islam adalah hubungan pengaturan dan pengurusan (ri’ayah). Artinya, seorang penguasa bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengatur dan mengurus urusan rakyat, serta memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Read the rest of this entry

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KHUNTSA, GAY, & WARIA

Khuntsa adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha’ untuk menyebut orang yang mempunyai alat kelamin ganda, yang dalam bahasa Inggris disebut hermaphrodite, bisexual, androgyne, gynandromorph dan interex (al-Ba’albakki, al-Maurid, bab Khuntsa). Dalam Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, karya Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, disebutkan bahwa Khuntsa adalah al-ladzi lahu alat ad-dzakari wa alat al-untsa (orang yang mempunyai kelamin pria dan wanita) (Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, h. 179). Read the rest of this entry

ATURAN ISLAM DI BIDANG OLAHRAGA

Bangsa Indonesia dipusingkan dengan persoalan pengelolaan pelayanan olahraga oleh pemerintah. Pemberitaan ter-update di media, terkait kisruh di tubuh PSSI. Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Tindakan tersebut dianggap sebagai jalan tengah terbaik menuntaskan kemelut di tubuh organisasi tersebut (www.detiksport.com, 28/03/2011). Permasalahan lain yang timbul akibat kisruh perolahragaan di Indonesia ialah PT Kereta Api (PTKA) menderita kerugian sedikitnya Rp 247 juta terkait kerusakan sejumlah kereta api akibat ulah suporter tim sepak bola di Lamongan, Jawa Timur (www.bola.kompas.com, 26/1/2011). Kerusuhan sudah menjadi hal yang lumrah dalam sepak bola Indonesia. Tawuran antars uporter sepertinya menjadi bonus setelah menikmati pertandingan selama 90 menit, Bahkan, teror terhadap wasit dan ofisial berlangsung hingga pertandingan berakhir. Dalam lima bulan terakhir, kerusuhan suporter meledak di sejumlah tempat di Tanah Air, seperti Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Makassar. Kekerasan suporter itu sudah di luar nalar dan akal sehat. Mereka pergi menonton sepak bola seperti akan berangkat tawuran, dengan membawa senjata tajam (www.bola.kompas.com, 22/3/2010). Bagaimana Islam menyikapi permasalahan tersebut? Read the rest of this entry

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI: DARI NEGERI UNTUK ASING

Rencananya, Maret 2011 akan mulai dijalankan salah satu kebijakan pemerintah, yakni pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jabodetabek dan akan dilaksanakan secara bertahap hingga terlaksana di wilayah Indonesia seluruhnya pada Juli 2013. Terlepas simpang siur kapan ditetapkan dan mulai diberlakukan, dengan adanya  kebijakan pemerintah ini, premium yang selama ini digunakan oleh kendaraan umum maupun pribadi akan “dibatasi” kuotanya oleh pemerintah dan dilepas harganya ke pasar sehingga lama kelamaan premium akan langka dipasaran, lalu masyarakat akhirnya harus beralih ke pertamax yang harganya dua kali lipat dari premium. Hal ini pastinya akan membawa dampak negative yang cukup besar bagi masyarakat, terutama rakyat miskin. Read the rest of this entry